Penanganan Covid-19, Mulai dari Wacana Darurat Sipil sampai PSBB

0
6
Darurat Sipil
Penanganan Covid-19, Mulai dari Wacana Darurat Sipil sampai PSBB

elahan.com, Pandemi Covid-19 mengisi kisah panjang tahun 2020. Presiden Jokowi sempat mewacanakan menerapkan darurat sipil sebagai langkah penanganan virus Corona. Namun hal tersebut tidak jadi diterapkan karena dirasa kurang tepat dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 kini telah menginfeksi ratusan ribu jiwa. Virus Corona ini tidak hanya menjadi musibah dalam dunia kesehatan, tapi juga membuat babak belur berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu pemerintah terus berupaya memberikan penanganan terbaik untuk mencegah meningkatnya penularan virus tersebut serta menstabilkan kondisi sosial dan ekonomi.

Lalu apa sajakah langkah panjang pemerintah dalam penanganan Covid-19?

1. Wacana Darurat Sipil

Presiden Jokowi sempat menyampaikan hendak memberlakukan darurat sipil untuk menyokong kebijakan PSBB. Sebelum diputuskan, gelombang protes mengalir dari sejumlah elemen masyarakat. Mereka menilai darurat sipil tidak relevan dan berpotensi melanggar hak sipil dan politik masyarakat. Rencana tersebut dibatalkan.

2. PSBB

Ketika munculnya kasus pertama Covid-19, banyak pakar epidemiologi dan kesehatan yang mendesak Presiden Jokowi menutup total atau lockdown Ibu Kota. Saat itu, penyebaran virus corona memang masih terbatas di Jakarta dan kota penyangga, seperti Depok dan Bogor. Namun, angka terus meningkat setiap harinya. Sehingga Jokowi memilih melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

3. Perpu Covid-19

Pada 31 Maret 2020, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu tersebut berisi tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp 405,1 triliun untuk dialokasikan ke sejumlah sektor terkait penanganan pandemi.

4. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Tidak hanya mengambil langkah-langkah, Joko Widodo juga membentuk komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Juli 2020 untuk menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sejumlah pengamat menilai fungsi pembentukan komite tidak jelas karena komposisi keanggotaannya yang tak jauh beda dari kabinet pemerintahan. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia Peter Abdullah, keberadaan KPC PEN bakal membingungkan koordinasi antar-kementerian. Sebab, semua hal berkaitan dengan penanganan Covid-19 harus dilaporkan lebih dulu kepada Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Harian Komite. Padahal dalam kabinet Jokowi sudah ditetapkan fungsi-fungsi koordiasi antar-kementerian.

5. Larangan Mudik

Langkah pemerintah menekan penyebaran virus Corona juga dengan adanya larangan mudik saat hari raya idul fitri. Meski banyak dikritik, Presiden Jokowi resmi menegaskan melarang mudik lebaran 2020. Sebelumnya, kebijakan pemerintah untuk mudik Lebaran 2020 hanya sebatas mengimbau masyarakat tidak mudik. Tidak ada larangan secara resmi. Namun, Presiden Jokowi juga menyatakan tidak menutup peluang melarang mudik, sesuai evaluasi perkembangan di lapangan.

6. Kartu Prakerja

Pelaksanaan program janji kampanye Jokowi yang diubah menjadi jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19 ini ditengarai sarat penyimpangan. Program Prakerja mulai ramai dikritik setelah ketahuan melibatkan Ruangguru, perusahaan milik mantan Staf Khusus Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara sebagai penyedia layanan pelatihan daring.

7. Penggunaan Rapid Test

Epidemiolog Pandu Riono memprotes program rapid test yang hanya diperlukan untuk melakukan survei serologi untuk mengetahui berapa besar penduduk yang terinfeksi. Rapid test bukan menjadi bagian dari penanggulangan wabah Covid-19. Kata Pandu, belakangan dikomersialisasi dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat sehingga digunakan sebagai syarat bepergian. Dia meminta pemerintah bertindak tegas menghentikan komersialisasi rapid test sebab akan merugikan.

8. New Normal

Pandu Riono juga mengkritik pemerintah yang menggunakan kosakata “new normal” di saat pendemi Covid-19 belum terkendali. Sehingga, banyak warga awam yang menganggap new normal adalah keadaan telah normal seperti biasa. Padalah konsep tersebut adalah menggerakkan kembali aktivitas sosial namun dengan penerapan protokol kesehatan.

9. TNI Polri Mengawasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Pelibatan TNI dan Polri ini tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Jokowi meminta kepala daerah membuat aturan turunan dari inpres tersebut, dan memuat sanksi bagi pelanggar. Dalam pelaksanaan peraturannya, Jokowi meminta TNI-Polri mengerahkan kekuatan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

10. Vaksin Gratis

Langkah terakhir yang baru saja diambil Pemerintah sebagai upaya penanganan Covid-19 adalah pemberian vaskin gratis. Setelah menuai kritik soal vaksinasi Covid-19 berbayar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Pemerintah mulanya mengumumkan dua skema vaksinasi, yaitu gratis dan berbayar. Vaksinasi gratis pada awalnya hanya akan diberikan kepada tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, serta penduduk kelompok berisiko dan kurang mampu. Adapun jumlah vaksinasi gratis disiapkan untuk 32 juta jiwa, sedangkan sisanya harus membayar.

Itulah berbagai langkah pemerintah dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Mulai dari rencana darurat sipil yang batal diterapkan hingga vaksin gratis yang akan diberikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga di tahun 2021 mendatang dapat menjadi tahun yang lebih baik. Khususnya agar pandemi dapat segera berlalu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here