Peneliti Sebut Kartu Pra Kerja Jokowi Harus Dikonsep Lebih Matang

0
13
Kartu Pra Kerja akan diberikan pada masyarakat yang belum mendapatkan kerja
Kartu Pra Kerja akan diberikan pada masyarakat yang belum mendapatkan kerja

elahan.com, Saat masa kampanye, Jokowi mengatakan akan memberikan Kartu Pra Kerja untuk masyarakat jika dirinya kembali terpilih menjadi presiden periode 2019-2024. Setelah dinyatakan memenangi pilpres oleh KPU, tentu saja pada periode ini Jokowi-Ma’ruf akan merealisasikan pemberian insentif bagi pengangguran di Indonesia.

Namun, berbagai kritik yang disampaikan oleh beberapa pihak diarahkan pada rencana penerapan kebijakan ini. Sebab, hal ini akan sulit untuk diawasi penggunaannya dan efektivitasnya.

Distribusi Kartu Pra Kerja ini untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan dan diberikan pelatihan terlebih dahulu untuk menambah skill memasuki dunia kerja, dan diberikan tunjangan dalam waktu tertentu. Kuota penerima kartu ini tentu saja dibatasi.

Arya Sanulingga, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa Kartu Pra Kerja ini menjadi program andalan Jokowi yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan terciptanya keadilan sosial.

Sasaran dari program ini adalah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan juga sarjana lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja.

Pelatihan keterampilan kerja ini, menurut Arya, akan diberikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua hingga tiga bulan. Pada proses tersebut, peserta yang mengikuti pelatihan kerja akan diberikan tunjangan. Sedangkan untuk pekerja yang di PHK, mereka mendapatkan tunjangan maksimal 3 bulan setelah pelatihan selesai.

Lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi, tunjangan akan diterima maksimal selama satu tahun setelah memulai pelatihan, dalam catatan, selama mereka belum mendapatkan pekerjaan. Kata Arya, besaran honor bagi penerima Kartu Pra Kerja ini juga belum ditentukan karena baru akan terealisasi tahun 2020 dengan target dua juta orang.

Jokowi akan beri masyarakat tunjangan buat yang belum bekerja melalui Kartu Pra Kerja
Jokowi akan beri masyarakat tunjangan buat yang belum bekerja melalui Kartu Pra Kerja

Peneliti LIPI Triyono menyebut, menurut data dari Badan Pusat Statistik bulan Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mencapai 7 juta jiwa atau sekitar 5,34 persen. 11 persen dari angka tersebut diisi oleh alumni SMK. Menurut dia, alumni SMK itu harus dilatih kembali sebelum terjun ke dunia kerja agar bisa bersaing.

Triyono menyebut anggaran yang duibutuhkan untuk memberikan tunjangan pada penerima Kartu Pra Kerja ini akan sangat besar. sedangkan efektivitasnya masih dipertanyakan, menurut dia. Sebab, penting untuk mengetahui agar target-target tersebut bisa tepat sasaran. Triyono memberikan usul agar tunjangan tersebut diberikan pada lembaga keterampilan seperti BLK, bukan per individu agar tidak bersifat seperti “pemadam kebakaran”.

Peningkatan kualitas BLK sehingga berdaya saing tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lebh diutamakan. Triyono berpendapat, jika tunjangan diberikan pada individu, monitoring dan evaluasi (monev) akan susah dilakukan. Jika anggaran dialirkan ke BLK Daerah, data mengenai peserta pelatihan bisa dilakukan monev dan terstruktur juga terkontrol.

Prasyarat dan sasaran penerima Kartu Pra Kerja harus dirinci dengan jelas agar tidak salah sasaran. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat reformasi administrasi Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi Sugandi, pemerintah bisa belajar dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang saat itu kurang tepat sasaran. Penerima BLT malah menggunakan uang bantuan untuk hal-hal yang tidak perlu seperti pulsa, misalnya. Padahal uang itu diberikan untuk subsidi membeli bahan makanan.

Konsep Kartu Pra Kerja ini perlu dimatangkan lagi karena berkaitan dengan kesiapan fiskal. Menurut Yogi, masalah BPJS saja sudah membuat pemerintah keteteran, apalagi jika harus menambah perlindungan bagi yang tidak bekerja.

Terlepas dari itu, niat Jokowi untuk memberikan Kartu Pra Kerja perlu diapresiasi. Sebab, konsep ini bisa membuat negara Indonesia berjalan menuju negara kesejahteraan atau welfare-state. Kebijakan ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang tinggal di daerah terpencil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here