Penolakan Buruh akan Tetap Berlanjut Pada Omnibus Law UU Cipta Kerja

0
5
Omnibus Law
Penolakan Buruh akan Tetap Berlanjut Pada Omnibus Law UU Cipta Kerja

Elahan.com, Penolakan buruh terhadap omnibus law masih akan terus berlanjut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja akan menjadi isu utama pergerakan kaum buruh di tahun 2021. Buruh akan mendesak kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 yang dihapuskan di Undang-undang Cipta Kerja.

“Kami menyatakan Omnibus Law akan menjadi isu utama dan pergerakan kaum buruh 2021, besok akan ada aksi menyuarakan Batalkan Omnibus Law dan Naikkan UMSK 2021,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (28/12).

Iqbal menjelaskan bahwa kondisi perekonomian nasional belum akan membaik pada 2021 mendatang. Namun UU Cipta Kerja, juga membuat kondisi ekonomi masyarakat semakin memburuk. Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja tidak akan menjawab persoalan ledakan PHK dan masalah lain akibat pandemi virus corona dan sesudahnya.

“Kami tidak percaya dengan statement para menteri yang mengatakan omnibus law akan menjawab masalah post Covid-19, enggak ada, yang ada adalah shifting dari pekerja tetap jadi outsourcing makin banyak, dan penyerapan pasar kerja sedikit sekali,” ujar Said.

KSPI telah mengajukan gugatan materiil UU Cipta Kerja ke meja Mahkamah Konstitusi pada bulan November 2020 lalu. Gugatan diajukan untuk membatalkan 69 pasal UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Mereka menilai ada sejumlah masalah substansial, seperti pengurangan pesangon, PHK dipermudah, izin tenaga kerja asing dipermudah, dan penghapusan batasan kontrak kerja.

Tidak hanya itu, KSPI pun telah mengajukan gugatan uji formil UU Cipta Kerja. Gugatan diajukan lantaran banyak masalah sejak dirancang. Mulai dari minimnya keterlibatan publik hingga pembahasannya yang tidak transparan.

Said Iqbal juga mengatak bahwa buruh akan melakukan demonstrasi pada Selasa (29/12/20). Di tengah angka persebaran Covid-19 yang belum menurun, Said menjanjikan aksi unjuk rasa yang bakal dihelat di 18 titik tersebut akan berjalan menggunakan protokol kesehatan.

“Kami sudah ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan kami akan pastikan protokol kesehatan tetap wajib. Kami akan jalankan [unjuk rasa] seperti tanggal 16 Desember lalu,” tutur Said.

Protokol kesehatan yang dimaksud adalah pembatasan jarak antar-demonstran sejauh 2 meter ke kiri, kanan, depan dan belakang. Selain itu, setiap peserta unjuk rasa juga diwajibkan memakai masker dan membawa cairan antiseptik. Adapun dalam agenda unjuk rasa besok, KSPI akan menyuarakan berbagai hal. Mulai dari tuntutan menganulir Omnibus Law hingga desakan agar pemerintah menaikkan UMSK 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here