Perjalanan 2 Tahun Kasus Novel Baswedan

0
35
Perjalanan kasus Novel Baswedan
Perjalanan kasus Novel Baswedan

Elahan.com, Sudah lebih 2 tahun berlalu, kasus Novel Baswedan masih belum jelas titik terangnya. Polisi sampai saat ini belum bisa mengungkap siapa pelaku dan apa motif teror pada penyidik kPK tersebut.

Berikut perjalanan kasus Novel Baswedan selama 2 tahun ini.

Terjadinya penyerangan

Tepatnya pada 11 April 2017 lalu, Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal usai mengerjakan salat Subuh. Waktu itu, Novel berjalan kaki dari Masjid Al Ihsan yang hanya berjarak 4 rumah dari rumahnya di Jalan Deposito T nomor 8, RT 03 RW 10, Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB.

Dua orang pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor dan secara sengaja menyiramkan air keras ke wajah Novel yang mengakibatkan mata kiri Novel rusak 95 persen dan harus menjalani operasi berkali-kali di rumah sakit di Singapura.

Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta

Desakan datang dari berbagai pihak meminta agar presiden membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus ini. Sehari setelah terjadinya serangan, mantan ketua KPK Busyro Muqoddas meminta Presiden Jokowi untuk langsung turun tangan dengan membentuk tim gabungan agar pelaku penyerangan ini bisa terbongkar.

Tidak hanya dari tubuh KPK, desakan agar presiden turun tangan mengusut kasus ini juga datang dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sebab menurut mereka presiden bertanggung jawab memberikan keamanan bagi seluruh warga negara, khususnya penegak hukum.

Pegawai KPK dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga mendesak Jokowi membentuk tim independen penungkap fakta untuk kasus Novel Baswedan ini. Karena menurut mereka, informasi mengenai kasus penyerangan ini sudah banyak, tinggal menunggu polisi mau membongkar kasus ini atau tidak.

Komnas HAM Siapkan Tim Gabungan Pencari Fakta

Kasus Novel Baswedan
Kasus Novel Baswedan

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyiapkan pembentukan TGPF untuk kasus Novel Baswedan ini. Tim dari Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM melakukan investigasi terlebih dahulu dan menemukan bahwa adanya indikasi terjadinya pelanggaran HAM pada kasus teror tersebut.

Hingga 55 hari pasca kejadian, polisi masih belum berhasil menemukan siapa pelaku di balik aksi teror tersebut. Sehingga perlu dibentuk TGPF. Komnas HAM juga menggandeng koalisi masyarakat seperti dosen Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo umar; mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanjto; dan mantan Ketua KPK M. Busyro Muqoddas. Nama-nama ini disebut memahami peta dinamika KPK dan juga Polri.

Polisi rilis sketsa pelaku penyerangan

masih di tahun 2017, Polri mempublikasikan sketsa wajah salah satu dari dua orang yang diduga menjadi pelaku penyerangan. Sketsa tersebut dirilis pada 1 Agustus 2017, yang merupakan penyempurnaan dari tiga sketsa yang ada sebelumnya. Dan sketsa ini disebut mendekati wajah asli yang dilihat oleh saksi.

Tiga bulan berselang, pada November 2017, sketsa yang diduga menjadi pelaku kedua dirilis bersamaan dengan pelaku pertama. Kedua sketsa ini menurut pihak kepolisian sudah sesuai dengan pemeriksaan saksi kunci pada kasus teros tersebut yang saat itu sempat melihat para pelaku.

Pengusutan selama satu tahun jalan di tempat

Hingga setahun berlalu, kasus penyerangan Novel baswedan tidak ada perkembangan dan pelaku belum juga terungkap. Tentu saja pihak masyarakat kembali menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus penyerangan ini. Koalisi masyarakat mendesak agar dibentuknya TGPF karena tidak ada kemajuan terhadap penyelidikan kasus Novel Baswedan.

Bahkan banyak yang menilai adanya upaya polisi yang seolah mengabaikan kasus penyerangan yang menimpa penyidik KPK tersebut. Sebab, menurut penasihat hukum Novel Baswedan, Haris Azhar, polisi tidak merilis sketsa pelaku yang paling mirip dengan wajah aslinya.

Polisi bentuk TGPF setelah dua tahun mandek

Mabes Polri akhirnya membentuk tim gabungan pada awal 2019 menindaklanjuti kasus Novel Baswedan. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari adanya rekomendasi dari Komnas HAM pada akhir Desember 2018 lalu. TIm gabungan ini terdiri dari 65 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, 6 orang dari KPK, 7 orang perwakilan pakar, dan 52 orang dari pihak kepolisian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here