Perjalanan Karir Bambang Widjojanto, dari Pendiri ICW Hingga Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

0
54
Bambang Widjojanto
Bambang Widjojanto

Elahan.com, Tim kuasa hukum paslon 02 yang diketuai oleh Bambang Widjojanto langsung meyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 27 Juni 2019 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonanan sengketa hasil Pilpres 2019.

Tim kuasa hukum ini datang setelah mengawal sengketa Pilpres 2019 di MK. Mereka tak kuasa menyembunyikan raut wajah kesedihan karena MK menolak semua poin gugatan yang diajukan.

Tim kuasa hukum ini tiba di kediama Prabowo sekitar pukul 22.15 WIB yang disambut riuh para pendukung. Banyak pendukung yang ingin bersalaman, namun tim kuasa hukum yang baru saja dari MK ini hanya bisa tersenyum.

Terkait tindak lanjut langkah apa yang akan dilakukan, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyebut akan menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo-Sandiaga.

Bambang mengatakan bahwa secara prinsipal kuasa mereka (tim kuasa hukum) sudah selesai saat kasus yang ditangani selesai.

Bambang Widjojanto juga menegaskan bahwa permohonan sengketa pilpres yang diajukan ke MK bukan soal menang kalah, melainkan adalah bentuk kontribusi terbaik bagi peradaban bangsa dalam menyelesaikan masalah.

Bambang Widjojanto atau yang akrab disapa BW ini juga menambahkan, masalah yang utama yang ada dalam pemilu adalah soal daftar pemilih tetap (DPT) yang disebut ada rekayasa dalam data DPT.

Bambang berujar bahwa DPT ini tidak hanya untuk penggelembungan suara saat pemilu saja, tetapi juga bisa memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.

DPT tentu saja berhubungan dengan adanya NIK (nomor Induk Kependudukan), jika data kependudukan tidak beres, korupsi bisa saja terjadi di raskin, bantuan langsung, dan sebagainya, jelas Bambang.

Salah satu alasan Badan Pemenangan Nasional (BPN) menunjuk BW seba ketua tim kuasa hukum pengajuan permohonan sengketa pilpres 2019 adalah karena BW dianggap punya kemampuan dan pengalaman yang baik saat berperkara di MK.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar SImanjuntak menyebut sebagian kasus yang ditangani oleh BW menang di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, juga karena rekam jejak Bambang selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2011-2015 juga menjadi pertimbangan BPN.

Kecurangan yang disoroti oleh pihak BPN merupakan korupsi politik. Sehingga Bambang dianggap kredibel untuk menangani perkara ini. Ditambahkan Dahnil bahwa korups yang paling krusial hari ini adalah korupsi politik dan BW disebut mendalami permasalahan itu.

Selain itu, BW juga pernah ditunjuk Gubernur Anies Baswedan menjadi ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).NKomite yang terdiri dari lima orang ini sudah mulai bekerja sejak Januari 2018 lalu.

Perjalanan karir Bambang Widjojanto
Perjalanan karir Bambang Widjojanto

BW, dalam sejarahnya, pernah menjadi bagian dari tim sukses Anies-Sandi pada Pilkada DKI lalu.

Di awal karirnya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta bahkan pernah bergabung dengan LBH Jayapura periode 1986-1993. Bambang juga tercatat menjadi pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW).

Bambang menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi dewan pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 1995-2000. Tidak hanyak itu, karena pelbagai pengalamannya di bidang hukum, Bambang juga pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

BW juga sempat menjadi anggota dari Gerakan Anti Korupsi (Garansi) dan anggota koalisi untuk Pembentukan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Bambang juga termasuk aktif dalam aktivitas Yayasan Tifa dan Kontras. Mantan Wakil Ketua KPK ini juga pernah menjadi anggota tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu) dan anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge.

Penerima penghargaan Kennedy Human Rights Award 1993 ini termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan juga ICW.

Perjalanan Karier Bambang Widjojanto

Direktur Lembaga Hukum  (LBH) JAYAPURA  (tahun 1986 – 1993)
Direktur Operasional YLBHI (1993-1995)
Ketua Dewan Pengurus YLBHI (1995-2000)
Ketua Dewan Kode Etik Indonesian Corruption Watch/ICW (1999-2009)
Menjadi penasihat Bidang Pemilu di Partnership Governance Reform(2002-2004)
Penasihat dan Konsultan Antikorupsi di Partnership Governance Reform tahun  (2005-2006)
Anggota Komnas Kebijakan Governance (2005-sekarang)
Konsultan Riset MUC untuk Kepentingan KPK (2006-2007)
Tenaga Ahli Kejaksaan Agung RI Bidang Pembaruan Kejaksaan (2006-2009)
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Trisakti (2006-2009)
Anggota Panitia Tim Seleksi Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (2007)
Anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN (2008)
Anggota Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung (2005)
Anggota Panitia Tim Seleksi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung (2005)
Anggota Komisi Nasional Kebijakan Governance (2008)
Menjadi Anggota Majelis Dewan Kehormatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK (2010)
Menjadi Dosen Tetap Universitas Trisakti (2010)
Anggota Komisi Hukum Bapenas dalam Penerapan dan Harmonisasi UNCAC (2008-2010)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2011-2015)
Anggota Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (2005)
Anggota Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (2005)
Anggota Panitia Seleksi Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (2007)
Tenaga Ahli Kejaksaan Agung RI di Bidang Pembaruan Kejaksaan (2006-2009).
Wakil Ketua KPK (2011-2015).

Penghargaan yang Diterima Bambang Widjojanto

Menerima Sertifikat Amdal A (1987)
Menerima Lisensi sebagai Advokat Mahkamah Agung (1988)
Menerima penghargaan Kennedy Human Rights Award (1993)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here