PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

0
98
PKS tolak pemngesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
PKS tolak pemngesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (istimewa)

elahan.com – Baru-baru ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual. RUU tersebut dinilai memberi ruang bagi perilaku seks bebas yang bertentangan dengan Pancasila dan norma agama.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai ketentuan mengenai definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.

“Definisi kekerasan seksual hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berprespektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran. Bahkan berpotensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang,” ujar Jazuli, Selasa (5/2/2019).

Jazuli menyatakan, sikap penolakan ini diperkuat oleh derasnya kritik dan penolakan dari tokoh-tokoh agama, para ahli, ormas, dan elemen masyarakat lainnya terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual.

Menurut mereka, RUU tersebut berpotensi memberikan ruang bagi perilaku seks bebas dan perilaku seks menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila dan norma agama.

“Atas dasar itulah Fraksi PKS semakin mantap dan yakin untuk menolak draf RUU tersebut serta akan menempuh langkah konstitusional agar DPR membatalakan pembahasan RUU tersebut,” kata Jazuli.

Sementara itu wakil ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily membantah anggapan bahwa substansi RUU penghapusan kekerasan seksual berpotensi menimbulkan sikap permisif atas perilaku seks bebas atau zina dan menyimpang.

Dirinya menyatakan, saat ini RUU tersebut masih dibahas bersama pemerintah dan dia memastikan akan menghapus jika ada pasal-pasal yang berpotensi melanggar norma agama.

“tidak benar jika ada pandangan yang berkembangan selama ini bahwa RUU ini akan diarahkan pada upaya memperbolehkan hubungan seksual suka sama suka (free sex) atau zina dan memperbolehkan hubungan sex sesama jenis,” ucap Ace, Rabu (6/2/2019).

Ace mengatakan bahwa pihaknya akan menyinkronkan dengan undang-undang yang terkait, seperti UU kekerasan dalam rumah tangga, UU perlindungan anak, KUHP dan lain-lain. Dirinya menyatakan bahwa RUU PKS bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada siapapun agar tidak mengalami kekerasan seksual.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here