5 Isu Penting dalam RUU PKS yang Penting Diketahui

0
28
Pro kontra RUU PKS
5 poin penting mengenai RUU PKS

Elahan.com, Persoalan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih menarik untuk ditunggu kelanjutannya.

Panitia Kerja Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual masih menunggu RKUHP selesai dibahas. Ketua Panja Marwan Dasopang menyebut pihaknya masih menunggu hasil pembahasan mengenai pasal terkait yang berhubungan dengan pemerkosaan, pencabulan, dan perzinaan di dalam RKUHP.

Ketiga tindak pidana tersebut merupakan pokok utama dari aturan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rancangan Undang-undang tersebut. Mengenai definisi kekerasan seksual juga bergantung pada penjelasan di dalamnya.

Ada juga enam pasal pemidanaan lain yang tercakup di dalamnya yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan dan pemaksaan pelacuran, serta perbudakan dan penyiksaan seksual.

Marwan juga perlu memastikan Rancangan UU PKS ini sesuai dengan RKUHP yang masih belum selesai disusun agar tidak muncul kesalahan.

Ada beberapa hal krusial menurut beberapa pihak yang memicu pro dan kontra pada rancangan pembahasan tersebut. Salah satunya menurut Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis, ada usulan agar kata “kekerasan” dalam RUU tersebut diganti menjadi “kejahatan”. Usulan ini memang sudah sejak awal disuarakan oleh fraksinya. Dia juga berharap agar RUU ini tidak bertentangan dengan RKUHP dalam hal pemidanaan.

RUU PKS
Pro kontra RUU PKS

Sembilan jenis kekerasan seksual tersebut, Komisi VII mengundang pakar pidana untuk mendalami tafsir dan membahas hal tersebut. Pembahasan UU ini disebut akan dikebut dan diharapkan selesai sebelum masa periode 2014-2019 berakhir pada 30 September nanti.

Rancangan UU PKS ini menuai pro kontra di lapisan masyarakat. Sebagian menilai RUU tersebut mengesahkan perbuatan zina. Sebagian lagi setuju karena diyakini menjadi jalan keluar dari ancaman pidana kekerasan seksual yang tidak pernah berimbang.

Menurut Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan (JKP3), RUU ini bermula dari adanya gagasan masyarakat, terlebih penyintas kekerasan seksual, sehingga berhasil masuk sebagai salah satu program legislasi nasional.

Sedangkan pemahaman mengenai RUU yang beredar di masyarakat luas lebih banyak berbalut kebohongan, seperti yang diungkapkan oleh Komiisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Berita bohong tersebut dibalut pesan-pesan sistematis menyatakan RUU tersebut melegalkan zina dan seks bebas.

Isu Penting dalam RUU PKS

Secara substansi, ada lima isu penting pada Rancangan Undang-Undang PKS luput dari diskursus yang berkembang di tengah masyarakat.

  1. Rancangan Undang-undang ini mengisi kekosongan hukum yang terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual yang pernah terjadi namun tidak diakui. Ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang sudah disebut dalam RUU tersebut, yang sudah dijelaskan sebelumnya.
  2. Rancangan Undang-undang mengatur penanganan hukum yang terintegrasi dan terpadu, dengan semua layanan bagi korban.
  3. RUU ini memuat prosedur hukum serta sistem oembuktian yang senditif dan memperhitungkan pengalaman korban.
  4. Perubahan kultur masyarakat memandang kekerasan seksual ditekankan pada RUU ini. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat memandang kekerasan seksual melalui pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan sosial.
  5. RUU PKS ini juga mengakui serta mengedepankan hak-hak korban dan menekankan kewajiban negara dalam memenuhi hak dari korban pelecehan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here