Politisi PSI Pertanyakan Komitmen Fadli Zon Dalam Memberantas Korupsi

0
72
Politisi PSI Rian Ernest
Politisi PSI Rian Ernest (istimewa)

elahan.com – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest memberi kritikan soal pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sebelumnya Fadli Zon mengeluarkan pernyataan yang menilai aturan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebaiknya dihapus.

Menurut Rian, hal itu adalah amanan dari undang-undang dan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Masa cara melawan korupsi ini masih mau ditawar-tawar? Ini tindakan yang tidak patut dilakukan dari seoran wakil ketua DPR. Pembuat undang-undang yang harusnya juga taat dengan semua undang-undang,” ucap Rian melaui keterangan tertulis pada Kamis (28/2/2019).

Seperti yang diketahui, pelaporan LHKPN sudah diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN.

Rian juga mengatakan bahwa masyarakat belum lupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat Pemilihan Presiden 2019. Rian melanjutkan, sebagai capres, Prabowo sudah enyinggung soal “korupsi yang tidak seberapa”.

Menurut Rian, pernyataan yang disampaikan oleh Fadli Zon kali ini seolah memperkuat pandangan negatif terhadap Partai Gerindra soal komitmen pemberantasan korupsi. Partai Gerindra dinilai telah menunjukkan komitmen buruk untuk memberantas korupsi.

“Bagaimana rakyat mau percaya Pak Prabowo akan berantas korupsi kalau wakil ketua umum partainya saja lemah komitmennya dalam pemberantasan korupsi?” ucap Rian.

Diketahui sebelumnya, Fadli Zon mengungkapkan penyataan terkait LHKPN yang disampaikan di Kompleks Parlemen pada Selasa (26/2/2019). Saat itu, Fadli mengatakan tidak ada kewajiban bagi penyelanggara negara untuk melaporkan harta kekayaan miliknya setaip tahun.

“Sekaranag saya tanya ya, aturannya apa? Apakah harus setiap tahun satu periode selesai harus dilaporkan?” ucap Fadli.

Menurut pernyataan Fadli Zon, LHKPN justru tidak diperlukan bagi penyelenggara negara. Karena menurutnya data mengenai hal itu sudah ada dalam laporan pajak.

“LHKPN ini menurut saya dihapuskan saja. Semuanya ada di pajak, konsekuensinya di pajak dan waktu itu Agus Raharjo (Ketua KPK) setuju. Hapuskan saja LHKPN, fokus ke pajak, data pajak yang benar,” ucap Fadli Zon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here