PT Freeport Indonesia Terlilit Permasalahan Lingkungan

0
32
PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia di Papua

elahan.com, PT Freeport Indonesia dimiliki PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebanyak 51%. Diduga Freeport tersangkut permasalahan lingkungan (10/10/2018).

Hal ini diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komis VII DPR menginginkan PT tersebut menuntaskan permasalahan tersebut.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, Inalum akan mengalami kerugian negara akibat menanggung kerusakan lahan yang disebabkan oleh Freeport Indonesia.

Sebelum permasalahan lingkungan tersebut selesai, akan terjadi transaksi jual beli saham dari 41,64% menggenapi kepemilikan menjadi 51%.

“Pemerintah mau saha mengakusisi saham 51%. Tapi kan jika kita beli perusahaan kita juga akan menikmati aset dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi,” kata Gus Irawan.

Dalam temuan BPK, Freeport kedapatan melakukan kerusakan lingkungan dengan membuang limbah pertambangan (tailing) langsung ke sungai. Hal itu membuat pencemaran lingkungan. Negara merasa dirugikan Rp 185 Triliun.

Pada temuan lain, BPK juga mendapati Freeport telah menggunakan 4.500 hektar kawasan hutan lindung selama 8 tahun.

Freeport harus membayar Pendapatan Pajak Bukan Negara (PPN) Rp 270 Triliun sebagai hukuman menggunakan aset negara.

Kewajiban membayar denda tersebut tidak sebanding dengan harga 41,64% saham PT Freeport Indonesia sebesar USD 3,85 Miliar atau setara Rp 56 Triliun.

Maka dari itu, Freeeport harus segera menyelesaikan permasalahan lingkungan yang membelit sebelum pembayaran saham dilakukan.

Sejak dilansir berita tersebut. PT Freeport telah mengaku telah menyelesaikan permasalahan tersebut (17/10/2018).

Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, telah menyelesaikan enam permasalahan yang telah ditemui BPK.

Namun terdapat dua permasalahan belum diselesaikan terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) masih dalam proses.

Menurut Tony, Freeport sudah melaksanakan rekomendasi yang telah ditentukan.

“Permasalahan limbah pertambangan (tailing) masih melakukan komunikasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK),” kata Tony.

Ia juga mengungkapkan selama menjalankan operasi pertambangan, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut telah memenuhi beberapa syarat dari dinas lingkungan termasuk Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Semua sudah sesuai dan mendapat izin gubernur untuk penggunaan sungai tailing. Izini Bupati Mimika pada tahun 2015). Sambung Tony.

PT Freeport akan segera menyelesaikan permasalahan lingkungan yang melilitnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here