Revisi UU KPK, Berikut Sejumlah Perubahan pada UU 30/2002

0
13
Berita Politik
Berita Politik

Elahan.com, Rencana DPR yang bakal melakukan revisi UU KPK ini seperti senyap dan tidak diketahui oleh publik. Di kalangan media massa memang sudah muncul desas-desus soal wacana DPR periode 2014-2019 yang akan merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Juni 2019. Namun, hal ini ditampik oleh anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani.

Namun rupanya pada 5 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan akan melakukan pembahasan soal perubahan UU KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rapat Paripurna DPR.

Ada dua agenda rancangan undang-undang yang akan dibahas pada forum tertinggi anggota dewan ini. Berdasarkan informasi yang didapat dari pelaksana tugas Kepala Biro Persidangan I DPR Budi Kuntaryo pada Rabu lalu, kedua agenda itu adalah mendengarkan pandangan dari fraksi mengenai usulan merubah UU Nomor 2 Tahun 2018 soal MPR,DPR, DPD,DPRD (MD3) dan usulan untuk merubah beberapa poin dalam UU KPK nomor 30 tahun 2002.

Agenda sidang ini akan diakhiri dengan pengambilan keputusan soal dua cara yang akan ditempuk untuk menjadikan RUU usulan DPR. Terkait dengan rancangan perubahan Undang-Undang ini, Badan Legislasi DPR ini ternyata telah merampungkan drafnya. Selain itu Anggota Komisi Hukum DPR Masinton Pasaribu mengklaim jika pemerintah dan DPR sejak tahun 2017 telah menyepakati empat poin perubahan UU KPK yaitu berkaitan soal penyadapan, dewan pengawasan, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK.

Masinton mengatakan jika revisi hanya terbatas pada empat poin saja yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, ada 10 fraksi di DPR yang telah setuju dengan usulan revisi tersebut.

Wacana soal perubahan aturan KPK selalu mendapat penolakan dari aktivis antikorupsi. Pihaknya menuding jika revis II hanya akal-akalan untuk menggembosi kewenangan KPK saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengatakan jika mereka belum tahu dan bahkan belum terlibat dalam pembahasan perubahan UU KPK bersama dengan pemerintah atau DPR. KPK juga berpendapat bahwa mereka belum membutuhkan aturan itu.

Revisi UU KPK
DPR akan melakukan revisi UU KPK

Dalam draf revisi UU KPK terdapat dua hal yang mengalami perubahan terkait kinerja KPK. Hal-hal ini pun memicu berbagai kontra dari sejumlah pihak. Berikut sejumlah perubahannya:

Definisi

Dalam UU No. 30 Tahun 2002 yang asli tentang definisi KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Sedangkan definisi pada draf perubahan UU KPK mengatakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga pemerintah pusat yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen.

Syarat-syarat Kasus Korupsi

Dalam UU KPK saat ini yaitu di Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002 terkait KPK berwenang mengusut kasus dengan 3 syarat yaitu :

  1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara serta orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang telah ilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Sedangkan, dalam draf revisi UU KPK terdapat adanya penamnbahan 2 ayat dalam pasal tersebut, yaitu:

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan/atau

b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

2. Dalam hal tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaaan Agung Republik Indonesia.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here