Ribuan Pekerja Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan dan Omnibus Law

0
17
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Ribuan Pekerja Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan dan Omnibus Law

elahan.com, Menanggapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan ombinus law para buruh/pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPR, Jakarta Pusat pada Senin (20/1/2020). Ribuan pendemo itu berjalan kaki dan menutup jalan raya dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Slipi, dekat gedung DPR-MPR RI, pukul 10.35 WIB.

Beberapa massa membawa atribut seperti bendera dan spanduk saat berunjuk rasa. Bahkan terdapat dua mobil komando pada barisan pendemo. Adanya demo membuat rute jalan Gatot Subroto – Slipi tidak dapat dilalui. Namun jalur busway dengan rute yang sama masih normal beroperasi. Massa yang ikut berunjuk rasa memang mencapai ribuan orang, diperkirakan berjumlah 30.000 orang.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono mengatakan aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap omnibus law dan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Kedua hal tersebut dirasa merugikan para buruh/pekerja, meskipun pemerintah bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara.

“Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi,” jelas Kahar.

Tidak hanya digelar di depan gedung DPR – MPR RI, unjuk rasa juga serentak di beberapa provinsi lainnya. Seperti Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, para buruh khawatir jika omnibus law akan merugikan buruh. “Hal ini dalam praktiknya nanti, omnibus law bisa menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha,” ujar Iqal.

Selain itu, aksi unjuk rasa juga menolak terkait kenaikan iuran BPJS. Mereka menolak adanya kenaikan iuran tersebut. “Karena kebijakan tersebut akan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya. Baca juga berita lainnya melalui Majalah Tempo Digital.

Upaya melahirkan omnibus law sebagai jalan keluar atas kebuntuan berbagai persoalan yang selama ini menghambat, di sisi lain kebutuhan penciptaan lapangan kerja menjadi kebutuhan di tengah pengangguran yang masih tinggi. Omnibus law cipta lapangan kerja mencoba sebagai jawaban untuk perluasan lapangan kerja & perlindungan pekerja.

Omnibus law ini mencakup 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang dicoba disederhanakan sehingga jadi payung hukum yang bisa fleksibel menjawab perubahan di sektor tenaga kerja dan investasi.  Lain hal dengan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang dikatakan akan naik pada awal tahun 2020 ini. Kenaikan tersebut mencapai 100 persen untuk mentupi defisit keuangan BPJS yang diperkirakan mencapai Rp. 77 Triliun pada tahun 2024.

Kedua hal tersebut memang hingga kini belum mutlak, omnibus law masih tahap dinaikan kepada DPR – MPR, sedangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, baru-baru ini dikabarkan masih dalam pertimbangan kembali untuk dibatalkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here