RUU PKS Dinilai Legalkan Zinah, Aliansi Muslimah Aceh Gelar Aksi Damai

0
81
Aliansi Muslimah Aceh gelar aksi damai tolak RUU PKS
Aliansi Muslimah Aceh tolak RUU PKS

Elahan.com, Pro dan kontra mengenai Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Kali ini Aliansi Muslimah Aceh menggelar aksi damai tolak rancangan Undang-undang ini karena dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Aksi damai itu digelar di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Senin, 8 April 2019 lalu. Aksi dimulai dengan lantunan ayat suci Al quran dan juga salawat. Baru kemudian massa secara bergantian menyampaikan aspirasinya.

Massa menyebut rancangan undang-undang ini berpotensi besar memperluas praktik LGBT dan maraknya aborsi.  Sehingga Aliansi ini menilai perlu menolak disahkannya RUU tersebut. Bahkan koordinator aksi, Hj Dahlia, tuntutan ini mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini tidak berlandaskan azas agama dan nilai luhur bangsa.

Adanya RUU ini disebut Dahlia tidak mampu menghilangkan tindakan kekerasan seksual, bahkan hanya akan menambah masalah baru dan menghasilkan generasi yang lemah.

Massa yang tergabung dalam aksi ini berharap agar anggota DPR Aceh bisa menyuarakan aspirasi mereka ke tingkat pusat. Harapan tersebut diterima oleh Ketua Komisi VII DPR Aceh, Gufron Zainal Abidin. Dia menyebut akan ikut memperjuangkan tuntutan itu karena dia secara pribadi juga tidak setuju dengan kehadiran RUU PKS ini. Gufron siap menduduki gedung DPR RI jika rancangan undang-undang ini tetap disahkan.

Berbeda dengan Aliansi Muslimah Aceh, gerakan Perempuan Disabilitas bertemu dengan Komisi VIII DPR RI untuk melakukan audiensi agar mempercepat disahkannya rancangan undang-undang ini. Audiensi ini diselenggarakan pada Jumat 8 Maret 2019.

RUU PKS menuai pro dan kontra
Pro kontra RUU PKS

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Maulani Rotinsulu mengatakan bahwa penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan adalah kelompok yang beresiko tinggi mengalami kekerasan seksual. Tetapi tetap diberikan masukan-masukan bagaimana perilaku aparat penegak hukum berinteraksi dengan korban-korban disabilitas.

Hal inilah yang belum dilihat oleh Maulani ada dalam RUU PKS tersebut. Selain aparat penegak hukum yang harus dipersiapkan ketika melayani korban yang berasa dari kelompok disabilitas, Maulani juga mengusulkan untuk melakukan pendampingan bagi para disbilitas yang mengalami kekerasan seksual, baik itu pendamping psikologis, pendamping hukum, maupun pendamping disabilitas.

Ketua Jiwa Sehat Indonesia (PJSI), Yeni Rosa Damayanti, juga mendukung pengesahan rancangan undang-undang ini untuk melengkapi apa yang tidak ada di KUHP.  Seperti perlindungan terhadap saksi korban, atau kasus pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi.

Penyandang disabilitas menurut Yeni punya posisi yang lemah karena biasanya pelaku merupakan orang terdekat. Bahkan pelaku kebanyakan merupakan orang yang punya otoritas terhadap korban. Sementara penyandang disabilitas memilih menuruti dan tidak berani menolak serta ketakutan.

Selain mendukung rancangan undang-undang yang disusun oleh Komnas Perempuan bersama organisasi perempuan lainnya, dalam audiensi Koalisi Gerakan Perempuan Disabilitas ini juga mengingatkan DPR RI agar menghapus pasal 104 sesuai dengan surat Komnas Perempuan, menolak menghilangkan pasal-pasal penting dalam rancangan undang-undang tersebut yang merupakan sikap kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mendukung DPR RI agar mempercepat proses pengesahan rancangan undang-undang ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih melakukan kajian terhadap rancangan undang-undang ini. MUI menilai RUU ini penting agar masyarakat bisa lebih paham mengenai kategori penyimpangan seksual. Ini juga akan mengingatkan masyarakat agar tidak masuk ke dalam praktik yang jelas-jelas menyimpang. Kajian terus dilakukan oleh tim MUI dan akan segera menyerahkan kajian itu ke DPR RI.

Sebelumnya, Prof Euis Sunarti, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) meolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini disahkan karena disebut melegalkan pelacuran. Bahkan di tahun 2017 Euis pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan poin gugatan yang meminta LGBT dipidana.

Menurut Euis, setiap pasal dalam RUU PKS secara tertulis tidak mengizinkan perzinahan dan LGBT, tetapi pasal 1 dan 11 dalam rancangan undang-undang itu bisa diartikan seolah-olah mengizinkan zinah dan praktik LGBT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here