RUU PKS Disahkan Sebelum Pemilu 2019 Ungkap Pakar Komunikasi

0
48
Mahasiswa demo tolak RUU PKS
Mahasiswa demo tolak RUU PKS (istimewa)

Elahan.comRUU PKS  pengesahannya masih menggantung dampak penolakan dari Fraksi Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera)  DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Pakar Komunikasi dari UI (Universitas Indonesia) sekaligus koordinator Kelompok KPKS (Pembela Korban Kekerasan Seksual) Ade Armando, mengaku pentingnya mendorong RUU PKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) diabsahkan sebelum Pemilihan Umum 2019 berakhir.

Ade mengatakan “Kalau dapat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat keluar sebelum berakhirnya DPR yang sekarang. Karena bila enggak mulai dari mula lagi loh itu,” bebernya, Senin (18/2).

Ade pun menambahkan “Mencurigakan, mencengangkan, mengherankan, dan bikin marah mengapa ada orang menampik undang-undang yang sedemikian penting buat Indonesia ketika ini, sebab kita tahu, kekerasan seksual terjadi masing-masing hari khususnya di kantor, di pabrik, di sekolah.”

Dia menyinggung adanya wacana bahwa RUU PKS diprovokasi nilai-nilai feminisme radikal dan berlawanan dengan nilai-nilai agama, sama sekali tidak dapat dibenarkan.

“Hari ini korban kekerasan seksual masing-masing ditanya ‘buktinya apa?’ masih susah menjawabnya sebab nggak terdapat RUU PKS,” ungkapnya.

“Apalagi kini beredar hoaks tentang RUU PKS kan ada sejumlah hoaks yang mengindikasikan pasal-pasal yang memungkinkan terjadi aborsi atau apa, kan tersebut bohong.”

Dia mempertanyakan penolakan dari Fraksi PKS berhubungan RUU PKS tersebut. Ade memandang Fraksi PKS sudah ke luar dari konteks permasalahan.

Ade mengungkapkan “Mereka menuliskan bahwa mengapa UU ini tidak tidak mengizinkan hubungan seks di luar nikah, ya kan bukan UU PKS, dong. Kan ini Penghapusan Kekerasan Seksual. Apa urusannya sama gay, apa urusannya sama hubungan seks di luar nikah, nggak ada.”

Terlebih, Fraksi PKS mendakwa RUU PKS sama saja melegalkan aborsi atau LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender). Dalam urusan ini, Ade memandang Fraksi PKS tidak dapat memetakan urut-urutan persoalan dengan sesuai.

Ade pun menjelaskan “Misalnya gini, yang dilarang ialah aborsi yang dipaksa. Jadi bila aborsi yang nggak dipaksa boleh? Loh, bukan, maksudnya memaksa aborsi tersebut nggak boleh. Pasalnya bunyinya begitu kan. Kalau contoh pacar kamu, anda hamilin, terus anda paksa dia guna aborsi, tersebut kena pasal tuh.”

Dia menambahkan “Terus bila begitu aborsi yang tanpa dipaksa boleh? Loh, interpretasi nya kok jadi sejauh tersebut sih. UU-nya kan namanya Penghapusan Kekerasan Seksual, larangan aborsi terdapat di UU lain. Ada loh, UU beda yang tidak mengizinkan aborsi.”

Dia membetulkan bahwa masalah seks di luar nikah atau perzinahan masih terlalu empuk di Indonesia. Tetapi sikap menampik RUU PKS tidak akan menuntaskan masalah.

Dia mengungkapkan “Kayak hubungan seks di luar nikah, perzinahan, nggak dilarang, ya emang nggak dilarang, namanya pun UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Perzinahan nggak terdapat urusannya.”

Oleh karena itu, Ade menganjurkan Fraksi PKS seharusnya tetap memperjuangkan urusan tersebut, namun bukan dengan menampik RUU PKS, tetapi mendorong evolusi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

“Kan yang nggak boleh di Indonesia tersebut sepasang namun salah satunya terbelenggu dengan pernikahan beda kan. Sebenarnya tidak sedikit orang nggak tahu bila lebih 20 tahun, laki-perempuan mengerjakan hubungan seks, tersebut di indonesia nggak kena zina sebenarnya. Nah, kalau kamu mau memperjuangkan itu, perjuangannya nggak di RUU PKS dong. Itu perjuangannya di KUHP, di UU lain,” bebernya.

Ade menutup dengan membeberkan bahwa “Definisi perzinahan di kita tersebut terlalu lunak, masak melulu yang terbelenggu pernikahan yang dinamakan zina. Oke, fine, saya setuju. Silahkan. Kita rancang tersebut di UU yang lain. Tapi tidak boleh bilang UU PKS memperbolehkan itu.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here