Sejarah dan Aksi-aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM)

0
36
Organisasi Papua Merdeka
Organisasi Papua Merdeka

elahan.com, Setidaknya ada 1.300 personel yang dikerahkan Polda Papua untuk mengamankan Jayapura kemarin, Minggu, 1 Desember 2019. Pasalnya hari itu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) merayakan hari jadi. Sehingga pengamanan diperketat terkhusus di wilayah yang rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dan juga di kawasan pegunungan tengah serta wilayah operasi PT Freeport.

Berbicara mengenai OPM, organisasi ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Sebagai organisasi, mereka memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

OPM ini tidak bisa dianggap organisasi yang main-main atau biasa saja. Sebab, organisasi Papua Merdeka Benny Wenda ini sudah menempuh jalur diplomatik di forum internasional, memiliki lagu kebangsaan, lambang negara, serta sudah memiliki bendera. Namun, mereka memiliki militan lokal yang sering memeras dengan kedok separatis hanya demi kepentingan ekonomi saja. Faksi-faksi sayap bersenjata dari OPM ini yang melakukan teror tidak hanya di sektor publik dan juga orang asing di Papua.

Sejarah berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Sebelum bernama Papua, di zaman kolonial bernama Nugini Belanda. Ini merupakan salah satu daerah jajahan Belanda. Bersama Papua Nugini, mereka menjadi sekutu Amerika Serikat yang menolak penjajahan Jepang di wilayah Pasifik.

Belanda menjadikan Papua sebagai daerah bagi warga Indo-Belanda yang tidak ingin pindah ke Belanda. Pascaperang Dunia usai, Belanda juga membentuk sistem pendidikan yang menciptakan elit-elit lokal. Kaum terpelajar di Papua pun mulai berpikir untuk membangun konsep nasionalisme Papua yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya gerakan Papua Merdeka.

Soekarno dan Muhammad Yamin sangat menginginkan Papua menjadi wilayah Indonesia. Bung Hatta pun sempat menentangnya. Menurut Hatta, Papua merupakan bangsa sendiri. Indonesia dalam beberapa dekade ke depannya juga belum siap untuk mengajari masyarakat Papua. Namun, karena kalah suara dalam sidang BPUPKI, maka diputuskanlah bahwa semua wilayah bekad negara Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia. Itu berarti Papua masuk di dalamnya.

Belanda tidak mengakui klaim bangsa Indonesia tersebut. Sehingga setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Papua juga belum termasuk negara bagian Indonesia. Indonesia juga mengusahakan penyelesaian bilateral dengan Belanda selama 11 tahun.

Tak disetujui Belanda, Indonesia membawa masalah Irian Barat ini ke forum PBB tahun 1954 hingga tahun 1960. Tetap saja berakhir dengan tidak adanya kata sepakat.

Akhirnya di tahun 1961, dibentuklah Trikora atau Tri Komando Rakyat. Tujuannya adalah untuk menggagalkan pembentukan ‘Negara Boneka Papua’ dan mengibarkan bendera Merah Putih di tanah Irian Barat.

Aksi menuntut Papua Merdeka
Berbagai aksi meminta agar Papua Merdeka

Langkah ini menjadi tanda untuk memulai kampanye militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Bahkan pemerintah Indonesia juga menggempur secara besar-besaran yang dikenal dengan Operasi Jaya Wijaya dengan mengerahkan pasukan militer dalam skala besar.

Belanda pun membalas dengan membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps.

Kemudian di bulan Agustus 1962, diadakan perjanjian New York yang dibuat oleh Robert Kennedy. Perjanjian ini ditandatangani oleh Indonesia, Belanda, dan PBB. Hal ini karena ketakutan akan jatuhnya Indonesia ke tangan komunis. Sehingga Penasihat Keamanan Nasional McGorge Bundy melobi Presiden AS John F. Kennedy agar memindahkan pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.

Dengan disepakati perjanjian tersebut, ditanyakanlah Papua diurus oleh Indonesia secara administratif. Namun tetap ada referendum Perpera atau Penentuan Pendapat Rakyat untuk menentukan Papua bergabung dengan Indonesia atau memilih menjadi negara Merdeka.

Perpera tahun 1969

Penentuan Pendapat Rakyat digelar pada tahun 1969. Presiden saat itu adalah Soeharto yang menggantikan Soekarno. Demi mengamankan suara dan memastikan Papua tetap berada di wilayah Indonesia, Soeharto mengirimkan Ali Moertopo.

Konflik-konflik mulai terjadi dengan masyarakat Papua semenjak Indonesia menandatangani pemberian Kontak Karya pada Freeport. Selama periode 30 tahun Freeport punya hak untuk mengeruk Gunung Bijih atau Erstberg di tanah Papua.

Diketahui bahwa lokasi Freeport tersebut menjadi daerah yang sakral untuk suku-suku tertentu di Papua. Lagipula, Perpera hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan pemerintah pusat sebanyak 1025 orang, mereka juga mendapat intimidasi. Tidak terima dengan proses tersebut, mereka yang menolak memilih untuk bergabung dan menjadi bagian dari Organisasi Papu Merdeka (OPM) dengan alasan ingin membentuk negara sendiri.

Aksi-aksi Organisasi Papua Merdeka

Di tahun 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komando OPM, Seth Jafeth Roekorem serta Jacob Hendrik Prai berencana untuk mendeklarasikan Republik Papua Barat. Tak tanggung-tanggung mereka juga langsung menyiapkan konstitusinya.

Tak jarang juga perusahaan Freeport Indonesia mendapat ancaman berupa surat dari OPM sejak tahun 1976. Selain mengancam, Organisasi Papua Merdeka ini juga meminta bantuan untuk melancarkan rencana pemberontakannya. Tentu saja pihak perusahaan tidak mau bekerja sama dengan OPM. Ancaman tersebut tidak omong kosong belaka.

Milisi OPM memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, membakar gudang, memurut kabel listrik dan telepon, serta meledakkan bom di beberapa fasilitas perusahaan. Teror tersebut berlangsung dari Juli hingga September 1977. Akibatnya, Freeport merugi sekitar $123.871,23.

Tahun 1982, dibentuklah Dewan Revolusi OPM (DROPM) yang dipimpin oleh Moses Werror. Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk meraih kemerdekaan lewat jalur diplomasi internasional. Tujuannya agar kemerdekaan Papua Barat diakui secara internasional.

Belum berakhir, di tahun 1984 OPM menyerang ibu kota provinsi, Jayapura, yang langsung diredam militer Indonesia. Namun militer melakukan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar, yang mengakibatkan eksodus pengungsi Papua. Diduga OPM membantu pengungsi ke kamp-kamp yang ada di Papua Nugini.

Dua tahun setelahnya, tepatnya tahun 1986, OPM kembali aktif di kawasan Freeport Indonesia. Bahkan sejumlah karyawan Freeport adalah simpatisan Organisasi Papua Merdeka.

Kembali, OPM menebar teror bagi Freeport. Sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dnegan gergaji. Aksi ini dilakukan setelah adanya surat peringatan dari OPM. Selain memotong pipa, mereka juga membakar pagar jalur pipa serta menembak polisi yang saat itu mencoba mendekati lokasi kejadian.

Beberapa bulan setelahnya, milisi OPM kembali melakukan pemotongan jalur pipa, merusak sanitasi, memutus kabel listrik, serta membakar ban. Bahkan kru lokasi yang ingin mendekati lokasi kejadian diserang OPM. Merasa tak bisa mengatasi, Freeport meminta bantuan polisi dan juga militer.

Di tahun 1998, bendera bintang kejora dikibarkan di menara air kota Biak. Milisi OPM menetap di pulau Biak tersebut selama beberapa hari sebelum dibubarkan oleh militer Indonesia.

Tahun 2011 lalu, kepala polisi Mulia, Dominggus Oktavianus Awes ditembak oleh orang yang tak dikenal saat berada di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Pelaku diduga adalah anggota OPM. Sehingga personel polisi terpaksa diterjunkan lebih banyak di Papua untuk meredam aksi tersebut.

Berlanjut dengan penembakan warga sipil yang menjaga warung yang merupakan transmigran asal Sumatera Barat oleh orang bersenjata yang diduga anggota OPM. Ada juga serangan pada bus umum yang menyebabkan kematian 3 warga sipil, 1 anggota TNI, serta 4 orang cedera.

OPM juga diduga menyerang pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua, pada 2012. Pesawat kehilangan kendali saat lima militan bersenjata OPM melepaskan tembakan yang membuat pesawat menabrak bangunan. Dalam kejadian tersebut satu orang tewas, seorang jurnalis mengalami luka tembak di leher, pilot dan kopilot mengalami luka akibat pecahan peluru, serta seorang ibu dan anak berusia 4 tahun mengalami luka.

OPM juga rutin melakukan patroli keamanan yang membuat seorang warga sipil tewas di tahun yang sama. Dia adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian perut dan kepala.

Selang beberapa hari saja, ada lagi korban yang berjatuhan akibat serangan OPM. Tiga orang tewas di Paniai, papua, dan salah satunya adalah anggota TNI. Dua korban lainnya adalah anak-anak yang ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada.

Di tahun 2018, setidaknya ada 31 pekerja jembatan jalan Trans Papua yang ada di kabupaten Nduga yang dibunuh kelompok kriminal yang merupakan bagian dari faksi militer OPM.

Pembunuhan tersebut dilakukan persis di peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka atau disebut sebagai Hari Papua Merdeka pada 1 Desember tahun lalu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here