Sistem Ganjil-Genap Jadi Andalan Mengurangi Kemacetan

0
103
Aturan ganjil genap di Jakarta
Aturan ganjil genap di Jakarta (istimewa)

elahan.com – Sistem pembatasan lalu lintas ganjil-genap masih jadi andalan pemerintah untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Bahkan, sistem tersebut dipertahankan sampai penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) diberlakukan.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi mengatakan, untuk saat ini belum ada informasi mengenai jalan berbayar akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

“Jadi sekarang ini masih mengandalakan ganjil-genap dulu. Mungkin saja kalau ERP sudah ada, ganjil-genap bisa dihilangkan, tetapi belum tahu nanti akan seperti apa, perlu dikaji lebih jauh lagi,” kata Herman, Senin (28/1/2019).

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono pernah juga menyatakan bahwa perpanjangan sistem ganjil-genap sekaligus menunggu kesiapan dan implementasi penerapan jalan berbayar yang sampai sekarang masih belum dilaksanakan.

“Masalah ERP sedang dikejar dan rencananya selesai pada 2019 ini. Kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa,” kata Bambang.

Sementara itu, pada awal tahun ini Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas, mengatakan seharusnya pembatasan kendaraan pribadi diterapkan secara permanen buukan lagi dengan sistem ganjil-genap melainkan melalui sistem ERP.

“Belum ada tanda pembatasan kendaraan secara permanen. Lelang ERP yang ditargetkan selesai Oktober 2018, sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengumuman dan saya meragukan apakah panitia lelang akan berani mengambil keputusan menentukan pemenang lelang calon pengelola ERP,” kata Darma dikutip dari Kompas.com.

Darma mengatakan rencana ERP sudah dibahas sejak 2003 saat Pemimpin provinsi menyusun pola Transportasi Makro (PTM). Namun sayangnya, hingga kini perencanaan tersebut belum ada kelanjutannya.

Menurutnya, layanan angkutan umum di Jakarta sudah semakin membaik dan bahkan sudah mendekati standar pelayanan minimum. Sehingga keputusan untuk menerapkan pembatasan kendaraan pribadi secara permanen seharusnya tidak perlu lagi ditunda-tunda.

“Baik untuk KRL maupun Transjakarta serta angkutan pengumpan sudah mendekati standar pelayan minimum. Harusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk enggan menggunakan angkutan umum. Kondisi akan terdorong bila regulasi permanen pembatasan mobil secara permanen sudah berlaku,” ucap Darma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here