Sri Mulyani Ungkap Alasan Penundaan Penyetaraan Gaji Perangkat Desa

0
55
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (istimewa)

elahan.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pengunduran kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa dengan Pegawai Negeri Sipil atau PNS golongan II A menjadi pada 2020. Padahal, sebelumnya kebijakan penyetaraan gaji tersebut ditargetkan terealisasi pada Maret 2019.

Penundaan tersebut dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) sebagai sumber pendanaa untuk penghasilan tetap perangkat desa sudah ditetapkan untuk tahun 2019.

Menurut keterangan dari Menkeu, bila kebijakan tersebut tetap dipaksakan untuk direalisasikan pada Maret 2019, dikhawatirkan akan menyebabkan perubahan-perubahan anggaran tersebut. Dan juga harus ada penyesuaian ulang terhadap kapasitas keuangan di pusat, daerah, maupun di desa.

“Sehingga, untuk tidak menciptakan disruption atau perubahan pada anggaran, terutama di APBD, maka untuk pelaksanaan transisi pada 2019 ini, akan dilihat lagi dari sisi konteks kapasitas keuangannya, gitu saja,” ucap Sri, Rabu (20/2/2019).

Namun, Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa tersebut bisa terlaksana mulai Januari 2020. Karena, perhitungan ketetapan penghasilan perangkat desa atau siltap untuk 2020, sudah direncanakan mulai tahun ini.

“Kalau untuk 2020, pasti nanti mulainya Januari, karena itu sudah mulai direncanakan di dalam anggaran 2019. Kita juga sudah bisa rencanakan dari sekarang, maka nanti perhitungan mengenai siltap sudah bisa kita masukkan untuk perhitungan DAU (Dana Alokasi Umum), sehingga mereka bisa melaksanakan transfer ADD (Alokasi Dana Desa) ke desa,” terangnya.

Untuk diketahui, penargetan realisasi kebijakan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya setara dengan PNS Golongan II A pada Maret 2019. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, dan Menteri Dalam Negeri.

Penyetaraan gaji tersebut, terdiri dari satu orang kepala desa, satu orang sekretaris desa, dan 10 orang perangkat pelaksana secara bertingkat. Kepala desa akan mendapat 100 persen gaji setara gaji pokok PNS Golongan II A. Sedangkan sekretaris desa 90 persen, dan perangkat pelaksana sebesar 80 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here