Tanggapan Demokrat Soal Larangan Pencalonan Eks Napi Koruptor Ikut Pemilihan Kepala Daerah

0
35
pemilihan kepala daerah
pemilihan kepala daerah

Elahan.com, Dilansir dari Tribunnews.com, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean menyatakan partai Demokrat setuju dengan gagasan yang diberikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai pemilihan kepala daerah. “Kami mendukung usulan tersebut, karena itu pada pilkada tahun depan, partai Demokrat akan melakukan seleksi ketat terhadap calon kepala daerah yang akan diusung Partai Demokrat.” Ujar Ferdinand

Ferdinand Hutahean selaku Ketua Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat menyatakan partainya setuju dengan larangan pencalonan eks napi koruptor dalam pemilihan kepala daerah.

Selain itu Dia juga menegaskan, mantan koruptor pasti akan dieliminasi dari daftar calon nantinya.

“Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sangat komit menjaga KPK dan membantu KPK melakukan pemberantasan korupsi.” tegas ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY pada minggu lalu telah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme pemilihan calon kepala daerah yang akan diusung. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi Demokrat untuk mengusung calon yang bersih dan loyal kepada negara dan partai.

KPK memang belum lama ini memberikan peringatan tegas kepada setiap partai yang ikut dalam bursa pemilihan kepala daerah agar tidak mencalonkan kadernya yang merupakan mantan koruptor.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi yang sepakat dengan usulan KPK agar mantan napi korupsi dilarang untuk mencalonkan diri pada Pilkada serentak  2020 mendatang.

Usulan KPK dianggap oleh Pramono sudah sejalan dengan gagasan yang telah diusung oleh KPU saat melarang eks napi koruptor mencalonkan diri sebagai caleg di Pemilu 2019.

Pembahasan mengenai pelarangan pencalonan eks napi korupsi bermula ketika munculnya kasus korupsi yang menjerat Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

Pramono menyatakan kejadian di Kudus menjadi bukti bahwa eks napi korupsi memang tidak selayaknya diberikan amanah kembali menjadi seorang pejabat publik. Dia pun juga menegaskan bahwa peraturan terkait larangan napi koruptor itu telah ada sejak pemilu 2019. Namun, masalahnya terjadi pada penerapannya yang terhambat lantaran sejumlah calon legislatif mantan napi koruptor melayangkan gugatan terkait peraturan tersebut ke Mahkamah Agung.

Kemudian, dalam putusan itu MA telah mengabulkan gugatan terhadap PKPU nomor 20 tahn 2018 soal larangan pencalonan eks napi korupsi. MA pun menilai aturan tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

“Gagasan mulia KPU ini kan terganjal karena belum adanya landasan hukum positif kita sehingga terganjal oleh keputusan MA,” ujar Pram.

KPU pun mendorong agar peraturan tersebut juga didesakkan kepada pihak yang membuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR, dengan harapan agar peraturan itu dapat diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2020 mendatang.

Terkait kasus Bupati Kudus Tamzil, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan jika Tamzil selama masa pemerintahannya di periode 2003 hingga 2008 pernah melakukan korupsi terkait dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004 yang telah ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.

Dengan adanya peristiwa Bupati Kudus Tamzil ini Basaria pun memberi peringatan kepada partai politik agar tidak lagi mengusung kadernya yang memiliki rekam jejak korupsi menjadi calon kepala daerah.

Basaria juga meminta agar partai politik serta masyarakat untuk menjadikan kasus Bupati Kudus Tamzil ini menjadi pembelajaran, dan diharapakan dilakukan penelusuran rekam jejak untuk kadernya yang ingin dicalonkan dalam bursa Pilkada 2020 mendatang. Dia juga meminta agar jangan memberikan kesempatan bagi koruptor untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

“ Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada koruptor untuk dipilih,” ujar Basaria.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here