Tuai Kontroversi, Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

0
9
RUU HIP
Tuai Kontroversi, Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

Pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya ada dua alasan pemerintah menolak dan menunda pembahasan RUU tersebut.

Alasan pertama adalah tidak boleh ada peluang untuk meminimalisir TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Dimana TAP MPRS tersebut merupakan pedoman untuk membuat suatu ideologi. Sedangkan alasan kedua adalah Pancasila yang sah adalah yang terumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mahfud MD juga mengatakan bahwa tidak boleh ada tafsir yang lebih spesifik, yaitu tafsir pancasila dalam sebuah undang-undang yang disebut sebagai haluan.

“Jadi tafsir Pancasila tidak boleh hanya ada di dalam satu undang-undang yang disebut haluan. Tafsir di bidang ekonomi sudah ada, tafsir di bidang sosial sudah ada undang-undang PJS misalnya, tafsir di bidang diplomasi sudah ada undang-undang diplomatik, tafsir di bidang ketahanan sudah ada. Jadi ndak perlu tafsir lagi yang spesifik disebut haluan gitu,” imbuhnya.

Rancangan Undang-Undang usulan DPR ini memang banyak menuai kontroversi di masyarakat. Meskipun pembahasan RUU HIP telah ditunda, penolakan terus terjadi. Masyarakat  demo menolak, karena isi RUU HIP yang dianggap kurang tepat.  Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dirasa memang kurang tepat dibahas segera.

Ditengah kondisi negara yang mengalami pandemi virus covid-19, pemabahasan RUU tersebut akan menjadi sumber masalah baru, mengingat banyaknya kontroversi yang ada di masyarakat terhadap RUU tersebut. Berbagai alasan disampaikan kelompok masyarakat, dari banyaknya ada lima alasan penolakan yang cukup bisa diterima.

Berikut alasan penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila:

1. Dianggap Aneh secara Logika Hukum

Disampaikan oleh Sekertaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila mengatur persoalan pancasila sedangkan Pancasila adalah sumber hokum itu sendiri. Sehingga secara logika hokum dianggap aneh dan tidak perlu.

2. Memanaskan Situasi

Sedangkangkan menurut PBNU, RUU Haluan Ideologi Pancasila menyulutkan banyak suasana panas di masyarakat dan politik. Sehingga keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU tersebut adalah yang terbaik.

3. Bermasalah secara Substansi dan Urgensi

Sejalan dengan yang lainnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga menolak RUU HIP dengan alasan RUU tersebut bermasalah secara substansi dan urgensi. Oleh karena itu Pemerintah dan DPR tak perlu melanjutkan lagi pembahasan RUU tersebut dan segera mencabutnya. Selain itu pula Pemerintah dan DPR selanjutnya tak perlu mengajukan RUU serupa lagi yang hanya akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan.

4. Mengganggu Pancasila

Aliansi Nasional Anti-Komunis menggelar demo menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, mereka merasa RUU tersebut mengganggu ideologi pancasila.

5. Mengacaukan Ketatanegaraan dan Pemerintahan

Adapun Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri menolak dengan menyebut  RUU Haluan Ideologi Pancasila dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Anggapan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawiran TNI-Polri Myjen TNI (Purn) Soekarno. Kekhawatian lainnya adalah RUU tersebut memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here