Melihat Wakaf Agraria Menghadapi Krisis Pertanahan

0
19
Wakaf agraria
Wakaf agraria untuk solusi krisis pertanahan

Elahan.com, Melalui buku Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria,  yang ditulis oleh Mohammad Shohibuddin, ada gagasan menarik yang coba disampaikannya. Hal ini dikutip dari kolom opini tempo.co pada 17 Juli 2019 yang ditulis oleh Gutomo Bayu Aji.

Buku tersebut diterbitkan atas kerja sama denagan Baitul Hikmah, Sajogyo, dan Magnum Pustaka Utama pada April 2019 lalu. Ternyata dalam sejarah pemikiran agraria, wakaf tidak pernah menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan agraria yang terjadi.

Lazimnya wakaf tanah kini dilakukan untuk kepentingan membangun madrasah, masjid, rumah sakit Islam, dan untuk kesejahteraan sosial lainnya. Dulu perbuatan-perbuatan terpaksa dilakukan oleh tuan tanah dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Pada tahun itu memang konstelasi politik sedang memanas sehingga muncul tekanan Barisan Tani Indonesia.

Kemudian, setelah tahun 1965, tidak ada lagi tuan tanah yang mewakafkan tanahnya dan pembaruan agraria pun ‘diharamkan’.

Munculnya gagasan untuk mengatasi krisis agraria dengan sistem wakaf. Gagasan ini lahir bukan tanpa signifikansi kontekstual dengan dua konteks politik. Pertama yaitu kebijakan reforma agraria masih belum bisa mengatasi krisis agraria. Hal ini dikarenakan ada dua sumber masalah, yaitu adanya pengaruh fundamentalis pasar atas tanah dan juga sumber daya alam dan juga ketimpangan penguasaan lahan yang sangat jomplang. Ini juga belum tersentuh oleh regulasi.

Kedua adalah dari Nahdlatul Ulama (NU) telah membuat rekomendasi reforma agraria saat mengadakan musyawarah nasional NU yang digelar di Nusa Tenggara Timur tahun 2017. Kemudian rekomendasi inilah menjadi dasar dari sikap NU pada pembaruan agraria.

Melalui rekomendasi ini, sudah lebih dari 50 tahun NU mendukung sikap ini. Tentu saja ini membuka area baru untuk modal keagamaan, seperti berwakaf untuk diberikan untuk kebijakan reforma agreria.

Namun seolah upaya dalam menangani krisis agraria sekarang ini berada di tengah frustrasi dan belum menyentuh akar masalahnya.

Undang-undang Pokok Agraria sudah dipetieskan hampir 60 tahun, sulit dihindari bahwa kebijakan reforma agraria kini tidak terpengaruh lagi oleh fundamentalisme pasar.

Fundamentalisme pasar memberikan pengaruh yang kuat seperti adanya pengakuan kepemilikan perseorangan, khususnya mengenai kebijakan distribusi ulang tanah obyek reforma agraria (TORA), bagaimana mekanisme pasar tanah mengatur seolah membuat tanah menjadi komoditas pasar, dan program sertifikasi tanah. Reforma agraria tidak akan tercapai ketika kondisi pasar yang tidak seimbang sehingga kepemilikan objek tanah tersebut dilepas dan terakumulasi pada orang-orang tertentu saja.

Kemudian, wakaf menawarkan sifat-sifat yang bertolak belakang dalam pengaruh fundamentalisme pasar. Wakaf tanah itu sifatnya kekal dengan memberikannya untuk jalan Allah SWT seperti untuk kepentingan banyak orang dan kesejahteraan sosial, tanah tidak akan diperjualbelikan, tanah tidak akan berubah penguasaan, tidak berpindah tangan, serta terfragmentasi seperti yang terjadi di pasar tanah.

Melalui wakaf tanah ini, akan membuat tanah punya nilai untuk kepentingan mat sehingga tidak perlu dibuatkan sertifikat untuk kepentingan perorangan. Kondisi ini sesuai dengan konsep wakaf sebagai jalan Allah untuk kebaikan umat.

Selain itu, dengan wakaf tanah juga bisa membentuk rasa solidaritas sosial sehingga menjadi landasan sosial bagi adanya perkembangan institusi ekonomi baru di kalangan masyarakat. Adapun institusi sosial yang dimaksud adalah berupa madrasah, masjid, rumah sakit, dan sebagainya yang dibangun setelahnya ketika wakaf tanah sudah ada.

Keterbatasan Wakaf Agraria

Wakaf agraria
Wakaf agraria

Meskipun menawarkan nilai solidaritas sosial, wakaf juga punya keterbatasan mengatasi krisis agraria. Perlu diketahui ada tiga batas yang ada dalam wakaf, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur masalah wakaf hanya untuk umat Islam sesuai syariah.

2. Wakaf hukumnya tidak wajib. Oleh karena itulah Badan Wakaf Indonesia tidak bisa memaksakan setiap muslim yang menguasai tanah lebih banyak untuk mewakafkannya pada petani atau orang yang membutuhkan.

3. Aturan wakaf ditujukan bagi individu atau institusi non pemerintah. Sehingga tidak termasuk tanah milik negara. Padahal adanya ketimpangan penguasaan lahan ini terjadi antara tanah negara, tanah negara yang dikuasai swasta, dan juga tanah rakyat. Hampir 70 persen lahan dikuasai oleh negara berupa kawasan hutan negara.

Ide wakaf agraria ini memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa dikembangkan menjadi kebijakan reforma agraria. Jika ditawarkan sebagai alternatif kebijakan, wakaf tidak akan memberi kekuatan paksa bagi semua warga negara karena memiliki orientasi keagamaan beragam. Jika dijadikan kebijakan reforma agraria, bisa dikhawatirkan membangkitkan fundamentalisme keagamaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here