Yasonna Laoly Berikan Klarifikasi Pasal Kontroversional RKUHP

0
20
RKUHP
Yasonna Laoly memberikan klarifikasi terkait pasal yang ada dalam draf RKUHP

Elahan.com, Pada 20 September 2019 lalu, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan terkait Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mendapat tanggapan keras dari publik.

Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Yasonna kemudian menggelar konferensi pers untuk menjelaskan sejumlah ketentuan yang dianggap kontroversional yang terdapat dalam draf RKUHP.

Pasal-pasal ini diantaranya adalah Pasal (218-220) tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 353-354 tentang penghinaan terhadap lembaga negara, Pasal 414-419 tentang kesusilaan, serta Pasal 240-241 tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah.

Sejumlah pasal ini ditentang keras oleh sejumlah pihak dan tak terkecuali media dan publik yang kerap kali mengkritisi pemerintah atas kinerjanya. Pasal ini dianggap mengekang adanya kebebasan berpendapat serta membuat pemerintah seakan-akan kebal akan kritik.

Yasonna Laoly berikan klarifikasi terkait pasal kontroversional dalam draf RKUHP.

Pasal 218-220

Yasonna memberikan penjelasan terkait pasal ini. Ia menegaskan jika mengkritik kebijakan presiden dan wakil presin tidak akan diancam hukuman pidana yang berdasarkan RKUHP. Berdasarkan penjelasannya, mengkritik kebijakan pemerintah tidak ada salahnya, akan tetapi tidak dibenarkan jika seorang presiden bebas dicaci-maki harkat martabatnya.

Diketahui jika Pasal 218 RKUHP Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan dan harkat martabat diri presiden atau wakilnya akan dipidana berupa penjara selama 3 tahun 6 bulan ayau denda paling banyak kategori IV.

Sedangkan untuk Ayat 2 dalam pasal itu menyatakan, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1. Jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Berdasarkan kedua pasal ini, ada pengecualian, jika dilakukan untuk kepentingan umum dan bentuk pembelaan diri.

Yasonna juga menambahkan jika ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik dan pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

Pasal 418 Ayat (1)

Pasal yang menjelaskan tentang kumpul kebo ini, berdasarkan penjelasan Yasonna ini merupakan delik adual. Yang berhak mengadukan atas masalah in hanya suami atau istri, anak, dan orang tua terkait.

Pada Ayat 3 dinyatakan pengaduan yang dimaksud pada ayat 2 ini bisa juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya, dengan catatan tidak mendapat pertentangan atau keberatan dari suami, istri, anak, dan orang tua terkait.

Pasal Aborsi

Pada pasal ini Yasonna mengatakan, soal ketentuan hukuman pidana yang menyangkut aborsi dalam RKUHP, ancaman pidananya lebih rendah dan tidak berlaku bagi korban pemerkosaan atau karena alasan medis.

Sebelumnya, Pasal 470 Ayat 1 RKUHP menyatakan, setiap perempuan yang menggugurkan kandukan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain untuk menggugurkannya serta mematikan kandungan tersebut makan akan dipidana berupa penjara paling lama 5 tahun.

Pasal Pidana Terkait Alat Kontrasepsi

Yasonna menyatakan, ketentuan pidana terkait alat kontrasepsi dalam RKUHP ini telah diupayakan agar lebih baik dibandingkan dengan ketentuan di KUHP yang kini berlaku.

Ketentuan yang dimaksud yaitu soal mengatur pidana bagi pihak yang sengaja memperlihatkan alat kontrasepsi atau menunjukan cara untuk mendapatkannya kepada anak-anak dibawah umur.  

Pasal Pidana Untuk Geladangan

Menurut Yasonna, ketentuan pidana soal gelandangan ini telah diatur dalam KUHP saat ini. Menurutnya dengan merivisinya adalah langkah yang baik.

Yasonna menyatakan jika pada pasal baru ini tidak ada maksud untuk merampas kemerdekaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal KUHP saat ini. Selain itu, ketentuan pidana dalam RKUHP ini memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman lain seperti kerja sosial.

Pasal Unggas

Berdasarkan pemaparan Yasonna, ketentuan soal pemindanaan unggas telah diatur dalam Pasal 278. Pada pasal ini dikatakan, setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih dan terdapat tanaman milik orang lain maka akan dikenakan pidana minimal sebesar Rp 10 juta dan maksima Rp 225 juta.

“ Jadi, dia tidak pidana badan, hanya denda dan itu ada dalam KUHP” kata Yasonna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here