Yusril Ihza Mahendra Pertanyakan Legitimasi Kotak Kosong Dalam Pilkada

0
64
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (istimewa)

Elahan.com – Mantan Menteri Sekretaris Negara Indonesia Yusril Ihza Mahendra pulang mempertanyakan legitimasi kolom atau kotak kosong sebagai kompetitor kontestan tunggal dalam pilkada (pemilihan kepala daerah).

Yusril mengatakan bahwa kotak kosong bukan penduduk negara sebagaimana calon kepala wilayah dan wakilnya. Karena itu, sebelum berlaku di pilkada ketika ini, kotak kosong tidak menjadi subjek hukum dalam kontestasi pemilihan di Indonesia.

Dia memberikan contoh pada masa Orba (Orde Baru), presiden dan wapres dipilih oleh MPR. Tatkala diselenggarakan pemilihan masing-masing periode 5 tahun, Soeharto dan calon wapres tidak mempunyai penantang, sampai-sampai langsung terpilih tanpa dipertandingkan dengan kotak kosong.

Mantan Menkumham tersebut mengatakan saat berada di sidang pengecekan pendahuluan UU Pilkada di Jakarta “Kalau terdapat satu pasangan calon presiden diabsahkan secara aklamasi. Tidak dilaksanakan pemilihan melawan kotak kosong. Pikiran waktu tersebut kotak kosong bukan subjek hukum, tak punya hak pilih dan dipilih,” Selasa (19/2).

Meski demikian, Yusril Ihza Mahendra memuliakan pengaturan kotak kosong dalam rezim UU No. 10/2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Kotak kosong diakomodasi guna mewadahi legitimasi kontestan tunggal pilkada cocok dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015.

Pilkada tiga gelombang dari 2015, 2017, dan 2018 menunjukkan gejala calon kepala wilayah tunggal tidak terhindarkan. Namun, preseden menarik terjadi tahun lalu saat kontestan tunggal Pemilihan Walkot Makassar 2018 kalah dari kotak kosong.

Pasangan Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal melulu mendapatkan 264.245 suara sah, sementara kotak kosong dicoblos oleh 300.795 pemilih kota Makassar. Selisih sejumlah 36.550 suara tersebut setara dengan 6,46 persen dari total suara sah.

Pasangan Munafri – Rachmatika yang diwakili olehnya sebagai kuasa hukum menggugat hasil itu ke MK, namun terbentur kriteria ambang batas selisih 0,5 persen dari total suara sah. Mahkamah Konstitusi menggugurkan gugatan sampai-sampai Pemilihan Wali Kota Makassar mesti diulang pada ‘pemilihan berikutnya’.

Frasa ‘pemilihan berikutnya’ tertera dalam Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada. Namun, Pasangan Munafri – Rachmatika berpandangan frasa itu seharusnya dimaknai pemilihan ulangan mereka dengan kotak kosong.

Kembali menggandeng Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Munafri-Rachmatika menggugat Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi memaknai ‘pemilihan berikutnya’ bukan pemilihan baru, sampai-sampai tidak ada pendahuluan pendaftaran paslon wali kota dan wakil wali kota anyar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here